TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PADANG

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Padang tidak diiringi dengan ketersediaan lahan dan perbaikan ekonomi sehingga menyebabkan banyaknya muncul pemukiman yang tidak layak atau yang dikenal dengan istilah permukiman kumuh. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1). Bagaimana Bentuk- bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang, 2). Bagaimana Kendala-Kendala Yang dihadapi untuk melaksanakan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kota Padang, dan 3). Bagaimana Upaya-Upaya untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melalukan penelitian dengan pihak dinas baik dari dinas permukiman dan dinas Komnas HAM, Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Bentuk- bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang, diantaranya adalah sebagai berikut:a). Melakukan Pengkajian b).Melakukan Penelitian c).Menyelenggarkan Penyuluhan d).Melakukan Mediasi. 2). Kendala-Kendala Yang Dihadapi Untuk melaksanakan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kota Padang. diantaranya adalah sebagai berikut: a).keterbatasan kewenangan Komnas HAM yang bersifat non-eksekutorial, b). Regulasi dan Kebijakan c). Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya. 3). Upaya-Upaya Mengatasi Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Padang diantaranya adalah sebagai berikut: a). Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik, b). Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan, dan c). Peningkatan Alokasi Anggaran dan Diversifikasi Sumber Pembiayaan.