KAJIAN YURIDIS TERHADAP KORUPSI DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL FIFA MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Penelitian ini mengkaji secara yuridis fenomena korupsi dalam organisasi internasional Fédération Internationale de Football Association (FIFA) berdasarkan perspektif United Nations Convention against Corruption (UNCAC) tahun 2003, serta relevansinya terhadap implementasi hukum di Indonesia. Korupsi di FIFA, yang terungkap melalui skandal seperti FIFA Gate 2015, dugaan suap dalam proses bidding Piala Dunia Rusia 2018 dan Qatar 2022, serta praktik suap dalam kontrak sponsor dan hak siar televisi, menunjukkan pola kejahatan transnasional yang sistematis dan terorganisasi.
Analisis yuridis menggunakan UNCAC 2003 sebagai kerangka utama menunjukkan bahwa tindakan-tindakan korupsi di FIFA dapat dikategorikan sebagai penyuapan pejabat publik (Pasal 15), penyuapan di sektor privat (Pasal 21), pencucian uang (Pasal 23), serta perdagangan pengaruh dan penyalahgunaan fungsi (Pasal 18-19). Meskipun FIFA merupakan badan hukum privat internasional, prinsip-prinsip UNCAC tetap relevan untuk menilai tata kelola internalnya.
Studi komparatif antara UNCAC dan tata kelola internal FIFA (FIFA Statutes, Code of Ethics, Disciplinary Code) mengidentifikasi kesenjangan signifikan. Norma internal FIFA bersifat soft law dan tidak memiliki daya paksa pidana, sehingga penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada yurisdiksi nasional negara-negara pihak UNCAC, seperti Amerika Serikat dan Swiss, yang menerapkan hukum pidana domestik mereka.
Bagi Indonesia, sebagai negara pihak UNCAC (melalui UU No. 7 Tahun 2006), penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi hukum nasional (UU Tipikor, UU TPPU, UU MLA, UU Ekstradisi) untuk memperkuat kapasitas dalam menangani korupsi lintas batas di sektor olahraga. Saran reformasi mencakup penguatan sistem kepatuhan FIFA agar selaras dengan standar UNCAC, melengkapi kriminalisasi korupsi sektor privat dan perdagangan pengaruh dalam hukum nasional Indonesia, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam pelacakan dan pemulihan aset. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana internasional dan memberikan pemahaman praktis bagi pemangku kepentingan di Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi di organisasi internasional.