TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA MENURUT UNCLOS III TAHUN 1982 DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus: Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Natuna)

Tindak pidana illegal fishing merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang berdampak serius terhadap kedaulatan negara, keberlanjutan sumber daya perikanan, serta perekonomian nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya hayati, termasuk di perairan Natuna yang secara strategis berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Namun, wilayah ini kerap menjadi sasaran praktik illegal fishing oleh kapal-kapal perikanan asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia menurut United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) III Tahun 1982 serta implementasinya dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum di perairan Natuna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia sebagai negara pantai untuk menjalankan hak berdaulat dalam pengelolaan dan penegakan hukum atas sumber daya perikanan di ZEE. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum illegal fishing di perairan Natuna masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas yurisdiksi, serta tantangan geopolitik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum dan penyempurnaan kebijakan hukum guna menjamin efektivitas penegakan hukum illegal fishing di perairan Indonesia.

Kata Kunci: UNCLOS III 1982,IUU fishing,zona ekonomi ekslusif (ZEE)