PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1787 TAHUN 2010 TENTANG IKLAN DAN PUBLIKASI LAYANAN KESEHATAN DI KLINIK GIGI/PRAKTIK DOKTER GIGI KOTA PADANG

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan pada klinik gigi dan praktik dokter gigi di Kota Padang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya promosi layanan kesehatan di media sosial yang sering kali melanggar ketentuan hukum dan etika profesi, seperti penggunaan testimoni pasien, klaim berlebihan, serta promosi diskon yang bersifat komersial. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui mekanisme sanksi administratif oleh Dinas Kesehatan dan sanksi etik oleh PDGI, namun implementasinya belum optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan pengawasan terhadap media digital, rendahnya kesadaran hukum tenaga kesehatan, serta koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan pengawasan, pembinaan dan
sosialisasi regulasi, serta penguatan koordinasi dan mekanisme pengaduan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah dan organisasi profesi dalam mewujudkan praktik periklanan layanan kesehatan yang
etis, profesional, dan melindungi masyarakat.