PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK PATUH DALAM PEMBAYARAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 DI KOTA SOLOK

Penerapan sanksi administratif untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur melalui “Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” Namun, pelaksanaannya masih kurang tegas, terutama untuk menjatuhkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Rumusan masalah: “(1) Bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi bagi wajib pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok? (2) Bagaimana kendala-kendala dalam Penerapan sanksi Administrasi terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Solok? (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala penerapan Sanksi Administrasi bagi wajib pajak bumi dan bangunan Di Kota Solok?” Jenis studi yang diterapkan ini yuridis sosiologis sumber data yang digunakan sumber data primer dan data sekunder. Data dianalisis melalui tahapan kualitatif. Temuan penelitian (1) Implementasi sanksi administrasi ini belum efisien masyarakat masih saja menganggap bahwa membayar PBB itu tidak perlu karena beranggapan bahwa membayar PBB tidak berdampak langsung kepada mereka. (2) kendala yang dihadapi pada implementasi kebijakan ini diantaranya; masyarakat yang masih meremehkan pembayaran PBB-P2, kurangnya pemahaman terhadap fungsi pajak, minimnya sosialisi, kosekuensi yang tidak jelas, masalah ekonomi, kurangnya sumber daya manusia. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala, dengan menugaskan pemungut untuk memungut dari rumah kerumah, dengan memberikan reward kepada wajib pajak yang patuh.