PERANCANGAN KANTOR DAN KLINIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PENDEKATAN FLEKSIBILITAS

Peningkatan permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, menuntut peran yang lebih optimal dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sebagai lembaga yang berwenang dalam pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keberadaan kantor yang representatif dan klinik rehabilitasi yang memadai merupakan kebutuhan penting untuk mendukung kinerja lembaga ini. Perencanaan Kantor dan Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dilatarbelakangi oleh kondisi eksisting kantor yang masih berstatus pinjam pakai sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ruang, standar pelayanan, dan kapasitas pegawai yang ideal. Jumlah pegawai saat ini sebanyak 64 orang, sedangkan kebutuhan ideal mencapai 153 orang. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan dalam fleksibilitas penggunaan ruang, efisiensi operasional, serta pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan studi preseden. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan arsitektural, fungsi organisasi, serta kebutuhan ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan fleksibilitas dapat diwujudkan melalui konsep ruang modular, movable partition, dan transformable layout yang memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan organisasi dan kebijakan BNN. Penerapan fleksibilitas juga mencakup pemanfaatan furnitur adaptif, sistem teknologi cerdas, serta pengaturan zoning yang jelas antara ruang publik, semi publik, dan privat. Dengan demikian, rancangan ini diharapkan mampu mendukung kinerja BNNP Sumbar dalam melaksanakan misi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan kolaboratif.