KAJIAN YURIDIS FUNGSI SECURITY COUNCIL PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA NEGARA DIDUNIA (STUDY KASUS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA)

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan institusi jangka panjang
yang dipercaya untuk menyelesaikan beragam permasalahan dalam hubungan
internasional, organisasi internasional mulai berkembang pesat pada abad ke-19.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki misi utama menjaga perdamaian dan
keamanan dunia. Untuk mencapai misi ini, PBB diberi mandat untuk membantu
negara-negara yang menghadapi konflik, terutama ketika negara tersebut tidak
mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Konflik Rusia-Ukraina, yang dimulai
pada 2014 dan semakin memanas pada 2022, telah menarik perhatian dunia dan
memberikan dampak besar di tingkat internasional. Dalam hal ini, peran
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat penting untuk memahami bagaimana
organisasi ini berusaha menyelesaikan perselisihan antara dua negara berdaulat.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum
normatif. Setelah data terkumpul secara lengkap dari berbagai sumber, seperti
pustaka, literatur, media, internet, dan sumber valid lainnya, analisis data
dilakukan dengan menyusun dan mengolah data tersebut untuk memperoleh
Simpulan. Fungsi utama Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian dan
keamanan internasional. Peran Dewan Keamanan dalam menjaga stabilitas global
sangat penting dan strategis. Dewan ini menjadi tempat pengambilan keputusan
yang cepat dalam situasi krisis seperti perang saudara, terorisme internasional,
penyebaran senjata pemusnah massal, dan agresi lintas negara. Melalui
resolusinya, Dewan Keamanan dapat memberikan tekanan internasional,
melegitimasi intervensi internasional, serta mengatur tindakan kolektif untuk
mencegah eskalasi konflik. Dalam menghadapi konflik anatar Rusia dan Ukraina
Dewan Keamanan PBB hanya bisa sebagai mediator dikarenakan Rusia yang
tergabung dalam keanggotan Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto, hak
veto tersebut yang membuat Rusia dapat menolak keputusan yang diambil oleh
Dewan Keamanan.