PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia umumnya melalui jalur litigasi di
pengadilan, namun proses ini sering memakan waktu, biaya besar, dan
menghasilkan keputusan kalah-menang. Untuk mengatasinya Mahkamah Agung
menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi sebagai tahap
awal dalam perkara perdata untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai,
efisien, dan adil melalui musyawarah dan mufakat. Permasalahan dalam penelitian
ini 1)Bagaimanakah Efektivitas Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di
Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? 2)Apa Sajakah Kendala Dalam Proses
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
3)Apa Sajakah Upaya Peningkatan Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian
Sengketa Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?. Metode yang digunakan adalah
pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dengan hakim
mediator, serta data sekunder dari dokumen resmi pengadilan dan literatur hukum
terkait. Hasil penelitian adalah 1) mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
sudah sesuai prosedur, namun tingkat keberhasilannya masih rendah.
2)Penyebabnya adalah rendahnya kesadaran dan itikad baik para pihak,
keterbatasan waktu dan kesiapan mediator, serta sarana prasarana yang belum
optimal.3) Tetapi upaya peningkatan terus dilakukan melalui pelatihan mediator
dan perbaikan fasilitas. Agar mediasi efektif, diperlukan dukungan semua pihak
serta sosialisasi dan peningkatan kapasitas mediator untuk mencapai penyelesaian
sengketa yang damai dan adil.
Kata kunci: Mediasi, Perkara Perdata, Perma No. 1 Tahun 2016, Pengadilan
Negeri, Penyelesaian Sengketa