PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Menurut Pasal 4 Ayat 4 UU No. 37 Tahun 2008, Ombudsman RI bertugas mencegah
dan memberantas maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme.
Salah satu contohnya di Padang adalah penetapan RSUP M. Djamil sebagai pelaku
maladministrasi terkait kasus ojol yang membawa paksa jenazah bayi. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peranan Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan laporan maladministrasi pelayanan
publik di Provinsi Sumatera Barat? 2) Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam
menangani laporan maladministrasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat? 3)
Apa dampak penyelesaian laporan maladministrasi oleh Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Sumatera barat terhadap perbaikan pelayanan publik di Provinsi Sumatera
Barat? Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Sosiologis yang
didasarkan pada data primer yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini
menunjukkan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat berperan dalam
menyelesaikan laporan maladministrasi pelayanan publik, namun ada kendala-
kendala dalam penyelesaiannya seperti keterbatasan pegawai, dana, dan fasilitas.
Ombudsman mengatasi kendala-kendala dengan pembagian tugas, pemanfaatan
teknologi, edukasi, kerja sama, dan usulan anggaran. Langkah ini berdampak positif
bagi peningkatan pelayanan serta perlindungan hak masyarakat.
Kata Kunci : Ombudsman RI, Pelayanan Publik, Maladministrasi