Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Painan

This is the latest version of this item.

Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa
yang lebih efisien dibandingkan jalur litigasi yang cenderung memakan waktu dan
biaya tinggi. Rumusan masalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam
penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan? (2) Bagaimana
Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi perkara perdata di Pengadilan
Negeri Painan dan Solusinya? (3) Bagaimana Upaya yang di lakukan Pengadilan
Negeri dalam menyelesaikan proses mediasi di Pengadilan Negeri Painan? Jenis
Penelitian yang dilakukan yuridis sosiologis; Sumber Data adalah data primer dan
data sekunder; Data dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh
melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil Penelitian : (1) Pelaksanaan mediasi
di Pengadilan Negeri Painan tingkat keberhasilannya masih tergolong rendah. (2)
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi kurangnya pemahaman para
pihak terhadap manfaat mediasi, sikap tidak kooperatif pihak yang bersengketa,
serta minimnya jumlah mediator bersertifikat. Solusinya meningkatkan sosialisasi
tentang mediasi kepada masyarakat, Pelatihan mediator, serta pendekatan persuasif
oleh hakim mediator. (3) Pengadilan telah berupaya meningkatkan efektivitas
mediasi dengan menyiapkan fasilitas khusus, menunjuk hakim mediator yang
kompeten, serta menyosialisasikan pentingnya mediasi dalam penyelesaian
sengketa perdata secara damai, cepat, murah, dan efisien.
Kata Kunci: Mediasi, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri, Penyelesaian
Sengketa.