EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2019-2024 TERHADAP PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Di antara sekian banyak peraturan daerah, seperti “Peraturan Daerah No. 2 Tahun
2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPRD
memainkan peran krusial dalam memantau pelaksanaannya”. Sebagai lembaga
legislatif, DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan
daerah ini, yang dibuat untuk menjamin bahwasanya perempuan serta anak di
Kabupaten Pesisir Selatan bisa mewujudkan hak-hak tersebut. Namun dalam
praktiknya pengawasan yang dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan.
Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasaan DPRD Kabupaten
Pesisir Selatan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak? 2)Apa saja kendala–kendala yang di hadapi
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
3) Apa saja upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam
mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksaanaan pengawasan terhadap Perda
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
Topik ini berada di bawah payung sosio legal reserach, yang kadang-kadang
dikenal sebagai studi hukum sosiologis yudisial. Analisis kualitatif dilaksanakan
terhadap data yang dikumpulkan melalui studi dokumen serta wawancara, yang
mencakup sumber informasi primer. Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan Pengawasaan
dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan
pengawasan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dilakukan dengan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna memastikan implementasi perda berjalan
secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) kendala yang di hadapi
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
karena terbatasnya pemahaman masyarakat dan kurangnya personel dalam
pengawasan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir
Selatan dalam mengatasi kendala yang dihadapi terhadap Perda Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 1)
Peningkatan Koordinasi dengan OPD Terkait 2) Pelaksanaan Kunjungan Lapangan
dan Reses Tematik 3) Penguatan Fungsi Legislasi dan Anggaran 3) Sosialisasi dan
Edukasi Publik 4) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Kabupaten
Layak Anak (KLA).
Kata Kunci: DPRD, Pengawasan, Peraturan Daerah, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,