IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD PADANG PARIAMAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang
Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Padang Pariaman. Peraturan ini
seharusnya berjalan dengan prinsip pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
secara lebih efektif, efesien, dan transparan, akan tetapi yang terjadi adalah
efektivitas,efesiensi sistem ini masih terbatas akibat penyesuaian dengan ketentuan
baru dan terbatasnya sumber daya. Rumusan Masalah pada penelitian ini : 1)
Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun
2019 Tentang BLUD dalam pengelolaan RSUD Padang Pariaman, 2) Kendala-
kendala yang di hadapi dalam dalam pelaksanaan sistem tersebut, dan 3) Upaya-
upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi sistem
pengelolaan BLUD di RSUD Padang Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan
adalah yuridis sosiologis, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan
wawancara, sedangkan analisa data secara analisis kualitatif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa, 1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 telah
membawa dampak positif bagi tata kelola BLUD di RSUD Padang Pariaman,
khususnya dalam hal manajemen keuangan yang lebih transparan, efektif, dan
akuntabel. Jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap meningkat signifikan,
mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD; 2) Kendala-
kendala yang dihadapi oleh kepala BLUD, seperti keterbatasan sumber daya
manusia yang kompeten, kurangnya pemahaman staf terhadap prosedur BLUD,
serta tekanan administratif dan tantangan dalam menjalankan transparansi
pelaporan keuangan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan BLUD melalui pelatihan dan
peningkatan kapasitas menajemen di RSUD Padang Pariaman.
Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, BLUD, RSUD Padang Pariaman.