PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN SETELAH MENERIMA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR :15/G/2021/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang – Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan revisi terbaru,
berfokus pada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1). Bagaimanakah Konsekuensi Hukum
untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menerima Putusan
Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG? 2). Apa saja
dampak dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor
15/G/2021/PTUN.PDG Tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil? Penelitian ini merupakan
Penelitian Yuridis normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan data
dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1). Konsekuensi Hukum
dalam pemberian perlindungan hokum untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan menerima Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor
15/G/2021/PTUN.PDG Penguatan prinsip legalitas dan Due Process dalam
penjatuhan sanksi disiplni Pengakuan atas Hak Pegawai Negeri Sipil
mendapatkan perlindungan hukum konsekeunsi administratif bagi pemerintah
daerah dampak yuridis terhadap tata kelola kepegawaian Perlindungan terhadap
Hak – hak konstitusional Pegawai Negeri Sipil. 1) Konsekuensi hokum dalam
pemberian perlindungan hukum untuk Pegawai Negeri Sipil setelah menerima
putusan peradilan tata usaha negara Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG 2). Dampak
dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG
Tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
Kata Kunci: Perlindungan hukum , Pegawai Negeri Sipil , putusan PTUN
Padang