IMPLEMENTASI GADAI TANAH PERTANIAN DI NAGARI TALU KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, bahwa barangsiapa memiliki tanah pertanian dengan hak gadai yang dengan mulai berlakunya peraturan ini telah berlangsung 7 tahun atau lebih harus memulangkan tanah tersebut kepada pemilik tanah pada waktu satu bulan usai tanaman yang ditanam sudah panen, dan tidak memiliki hak kembali untuk meminta pelunasan uang tebusan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat? 2) Bagaimanakah kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat? 3) Bagaimanakah mengatasi kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) Pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. 2) Kendala dalam pelaksanaan gadai Tanah Pertanian di Nagari Talu yaitu masyarakat tidak mengetahui ketentuan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960. 3) Mengatasi kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 oleh Badan Pertanahan Nasional.