PENGATURAN ANTI DUMPING MENURUT GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Pengaturan anti-dumping merupakan instrumen penting dalam kerangka perdagangan internasional yang diatur oleh General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO). Di Indonesia, implementasi peraturan anti-dumping GATT/WTO 1994 diwujudkan melalui berbagai undang-undang dan peraturan domestik. Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dumping dan merekomendasikan pengenaan bea masuk anti dumping. Rumusan Masalah:1) Bagaimanakah pengaturan anti dumping menurut GATT/WTO 1994? 2) Bagaimanakah implementasi ketentuan anti-dumping di Indonesia? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (library research). Data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif Hasil penelitian 1) Pengaturan Anti Dumping meunurut GATT/WTO 1994 yang diatur dalam Article VI merupakan pengaturan secara komprehensif dan sebagai langkah yang dipakai untuk mencegah terjadinya praktik dumping 2) Implementasi ketentuan dumping bagi negara Indonesia, telah diratifikasinya ketentuan GATT/WTO dengan Undang - UndangNomor 7 Tahun 1994 Tentang pengesahan GATT (Persetujuan berdirinya organisasi perdagangan dunia /WTO). Keseluruhan proses ini tidak hanya menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan dalam perdagangan internasional, tetapi juga memastikan keterlibatan aktif dalam kerangka WTO yang secara kolektif menggaris bawahi komitmen Indonesia terhadap implementasi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.ketentuan anti-dumping dalam GATT/WTO 1994. Serta telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan perlindungan yang adil bagi industri domestik dan melibatkan proses yang terstruktur mulai dari pengajuan pengaduan oleh industri domestik, penyelidikan oleh KADI