KAJIAN YURIDIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DITINJAU DARI GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang merupakan suatu kegiatan transaksi tanpa batas, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Salah satu kegiatan perdagangan adalah ekspor impor yang diatur dalam Pasal XI GATT 1994, tentang “Penghapusan Umum Pembatasan Kuantitaf”. Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang mengizinkan ekspor pasir laut kembali. Ekspor pasir laut diizinkan dengan syarat kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan ekspor impor ditinjau dari GATT/WTO 1994? (2) Bagaimanakah implementasi tentang ekspor impor pasir laut bagi negara Indonesia? Metode penelitian menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini (1) pengaturan ekspor impor dalam GATT/WTO 1994 terdapat pada, Article XI, Article XII, Article XIV, Article XVI, Article XX, dan Article XXI. Dengan ketentuan prinsip dasar sistem perdagangan multilateral yang menekankan pada keterbukaan, nondiskriminasi, dan transparansi. Namun dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai ekspor impor pasir laut, akan tetapi ada pengecualian umum dalam Pasal XX tidak membolehkan dilakukan hal tersebut kecuali untuk kepentingan dalam negeri (2) Implementasi tentang ekspor impor pasir laut di Indonesia diatur dalam PP No. 26 Tahun 2023 yang mengalami beberapa perubahan sejak tahun 70an, sehingga pada tahun 2023 dibuka kembali, yang dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.