KAJIAN YURIDIS TERHADAP INTERNASIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA (Studi Kasus Pemulangan 35 Warga Negara Indonesia Korban TPPO Terkait Judi Online di Filipina)

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang
kompleks dan terus berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara termasuk
Indonesia. Globalisasi dan tingginya mobilitas manusia menjadikan praktik ini
semakin sulit ditangani, sehingga dibutuhkan kerja sama internasional dan
dukungan organisasi global. Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Palermo
telah mengadopsi prinsip-prinsip protokol tersebut melalui Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun,
implementasi regulasi nasional saja belum cukup sehingga peran organisasi
internasional seperti International Organization for Migration (IOM) menjadi
sangat penting Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Konvensi
Palermo dan dukungan IOM dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia,
serta menelaah bentuk kerja sama IOM dengan Pemerintah Indonesia melalui studi
kasus pemulangan 35 WNI korban TPPO terkait judi online di Filipina. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Palermo
memberikan dasar hukum internasional bagi Indonesia untuk memperkuat upaya
pemberantasan perdagangan orang. IOM berperan penting dalam mendukung
implementasi ketentuan tersebut dengan memberikan bantuan teknis, perlindungan,
pemulangan korban, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kasus pemulangan 35 WNI
dari Filipina menjadi bukti nyata kerja sama bilateral dan multilateral antara
Pemerintah Indonesia, KBRI Manila, Interpol, serta dukungan kemanusiaan dari
IOM. Kerja sama ini menunjukkan pendekatan multistakeholder yang tidak hanya
menitikberatkan pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat
korban sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia Dengan demikian, penelitian ini
menegaskan bahwa penanganan perdagangan manusia membutuhkan sinergi antara
hukum nasional, instrumen internasional, dan dukungan organisasi internasional,
sehingga perlindungan terhadap korban dapat berjalan lebih komprehensif
dan berkelanjutan.
Kata Kunci : TPPO, Konvensi Palermo, IOM