KAJIAN YURIDIS TENTANG KONFLIK NEGARA SEKITAR LAUT CHINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA INDONESIA

Konflik di Laut China Selatan merupakan salah satu isu geopolitik paling kompleks dan sensitif di kawasan Asia Tenggara. Persoalan ini melibatkan klaim kedaulatan yang tumpang tindih oleh sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Sengketa tersebut tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan perikanan, tetapi juga menyangkut posisi strategis jalur pelayaran internasional yang menjadi urat nadi perdagangan dunia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konflik tersebut dari perspektif hukum internasional, dengan fokus pada ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, serta mengkaji implikasi yuridis dan geopolitiknya terhadap Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa klaim sepihak Tiongkok melalui konsep Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) pada tahun 2016. Walaupun Indonesia bukan pihak utama dalam klaim, konflik ini berdampak signifikan terhadap stabilitas kawasan, keamanan perairan Laut Natuna, dan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu menegaskan posisi strategisnya dengan berlandaskan hukum internasional demi menjaga kedaulatan wilayah sekaligus mendukung perdamaian dan stabilitas regional.

Kata kunci: Laut China Selatan, hukum internasional, UNCLOS, konflik wilayah, Indonesia, kedaulatan.