PERAN BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL (BPJN) SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PERBAIKAN PERLUASAN JALAN BYPASS KOTA PADANG

Konsep peran dalam pemerintahan daerah, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Spasial, mencerminkan tingkah laku yang diharapkan dari individu sesuai
dengan posisi resmi yang ditetapkan. Peran ini penting dalam pengelolaan infrastruktur
dan tata ruang, dengan tanggung jawab mendukung pemerintah dalam pembangunan
dan perbaikan jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dan membina jalan
kabupaten dan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana peran
BPJN Sumatera Barat dalam rangka pelebaran dan perbaikan jalan Bypass Kota
Padang?, 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPJN Sumatera Barat dalam rangka
pelebaran dan perbaikan jalan Bypass Kota Padang?, 3) Bagaimana Upaya yang
dilakukan oleh BPJN Sumatera Barat untuk penyelesaian masalah dalam rangka
pelebaran dan perbaikan jalan?. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris
yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian
secara lapangan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka, peneliti
memperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 1) Peran: Melakukan Rencana Tata
Ruang, Melakukan Analisis Dampak Lingkungan, Menyiapkan Pengadaan Tanah,
Melaksanakan Koordinasi Dengan Instansi Terkait, Melibatkan Partisipasi Masyarakat,
Memenuhi Standar Teknis, Melakukan Monitoring dan Evaluasi. 2) Kendala:
Keterbatasan Anggaran, Pembebasan Lahan, Birokrasi yang Rumit, Kondisi Cuaca,
Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Tantangan Teknis. 3) Upaya: pembangunan jalan
alternatif yang menghubungkan pelabuhan teluk bayur melalui jalan balimbing,
penambahan beberapa titik embung untuk mengatasi masalah banjir akibat perubahan
tata guna lahan, koordinasi dengan pihak terkait, meningkatkan infrastruktur dan
koneksivitas, pendanaan dan rencana proyek.