PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum perlu pendekatan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. DP3AP2KB berperan sebagai mediator dan pendamping yang memastikan hak anak terpenuhi selama proses hukum berlangsung, memberikan layanan perlindungan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Rumusan Masalah:1).Bagaimana peranan DP3AP2KB dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang?2)Apa saja kendala yang dihadapi DP3AP2KB dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di kota Padang?3)Bagaimana upaya DP3AP2KB untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak terhadap anak yang berkonflik di Kota Padang? Metode penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian adalah 1.DP3AP2KB di Kota Padang berperan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi.2.Kendala yang dihadapi DP3AP2KB dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang:1) Kurangnya Lingkungan Keluarga Memberikan Edukasi Kepada Anak.2)Kurang optimalnya koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait.3)Upaya DP3AP2KB dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang menjalankan Pelayanan Perlindungan Anak (P2A) dengan mengedepankan prinsip hak anak sebagai pusat perhatian.
Kata kunci: DP3AP2KB, Anak Konflik dengan hukum