PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG

Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana, termasuk narapidana penyandang disabilitas. Di Lapas Kelas IIA Padang terdapat 16 (enam belas) orang narapidana penyandang disabilitas yang terdiri dari peyandang disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental. Narapidana penyandang disabilitas belum mendapatkan layanan Kesehatan yang maksimal.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1)
implementasi pemenuhan hak layanan kesehatan narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Padang; (2) kendala-kendala yang dihadapi Lapas dalam memenuhi layanan keehatan bagi narapidana penyandang disabilitas; (3)
optimalisasi pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Padang. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan observasi, data sekunder yang dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) implementasi hak layanan kesehatan narapidana penyandang disabilitas
terinstitusionalisasi dalam bentuk standar pelayanan berbasis disabilitas yang terukur. (2) Kendala yang dihadapi Lapas bersifat sistemik dan struktural, meliputi overcrowding, keterbatasan SDM dan kompetensi khusus, minimnya sarana dan prasarana berbasis universal design serta ketiadaan SOP teknis berbasis disabilitas; (3) optimalisasi pemenuhan layanan Kesehatan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi, perbaikan struktur dan fasilitas, peningkatan SDM serta reformasi kultur dan fasilitas.