KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV 1949

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, khususnya terhadap warga sipil. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 secara tegas mengatur kewajiban para pihak dalam konflik untuk kewajiban para pihak dalam konflik untuk melindungi penduduk sipil dari kekerasan, penghukuman kolektif, serta menjamin akses terhadap kebutuhan dasar dan bantuan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, berbagai laporan internasional menunjukkan masih terjadinya serangan terhadap fasilitas sipil, pembatasan distribusi bantuan, serta tingginya jumlah korban dari kalangan non-kombatan. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pengaturan perlindungan warga sipil menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan bagaimana bentuk perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata antara Israel-Palestina. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta menilai bentuk perlindungan warga sipil dalam konflik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakanaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhaap norma hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan, khususnya dalam penerapan prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan akuntabilitias. Dengan demikian, perlindungan warga sipil dalam konflik ini belum terlaksana secara optimal dan memerlukan penguatan komitmen serta pengawasan internasional guna menjamin penegakan hukum humaniter internasional.

Kata Kunci: Perlindungan warga sipil, konflik bersenjata, Konvensi Jenewa IV tahun 1949.