PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pelayanan Dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mencapai 6,22%, lalu naik menjadi 6,60% di tahun 2023 dan 6,83% di tahun 2024. Rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)? 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)? 3).Apakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara, dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian: 1). Peranan pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Sosial diantaranya, update data kemiskinan, memfasilitasi program bantuan sosial PKH dan Sembako, dan pengusulan pembaruan data bansos. 2). Kendala-kendala yang dihadapi: a. Sebaran bantuan PKH belum tepat sasaran, b. Kurangnya sebaran pendamping sosial PKH di lapangan, c. Belum terlaksananya PPSE untuk KPM lulusan PKH. 3). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam dalam menghadapi permasalahan yang timbul: a. Monitoring dan evaluasi bersama Pemerintah Nagari, b. Rapat koordinasi bersama Wali Nagari, Camat serta OPD Sekabupaten Agam, c. Membentuk pusat pemberdayaan di setiap kecamatan.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan(PKH).