KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KAPAL KEMANUSIAAN DALAM BLOKADE LAUT OLEH ISRAEL TERHADAP PALESTINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS : KAPAL GLOBAL SUMUD FLOTILLA)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara norma hukum internasional (das sollen) yang mengatur perlindungan terhadap objek sipil dan bantuan kemanusiaan dalam konflik bersenjata dengan praktik yang terjadi (das sein) dalam penghentian Kapal Global Sumud Flotilla pada blokade laut Jalur Gaza oleh Israel. Hukum Humaniter Internasional mengatur prinsip pembeda dan proporsionalitas sebagai dasar perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai pembedaan antara kapal kemanusiaan dan kapal logistik militer.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan prinsip pembeda dan proporsionalitas dalam penghentian kapal kemanusiaan, dan (2) apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian tindakan blokade dan penghentian kapal berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap konvensi internasional, doktrin, serta literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki hak melakukan blokade dan pemeriksaan kapal, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh kewajiban menghormati bantuan kemanusiaan dan tidak boleh menyebabkan penderitaan berlebihan terhadap penduduk sipil. Kesimpulannya, pembedaan kapal harus didasarkan pada bukti objektif dan tetap tunduk pada prinsip pembeda dan proporsionalitas.