PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 119/PUU-XXIII/2025

Perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun Pasal 66 UUPPLH telah mengatur ketentuan Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP), keberadaan Penjelasan Pasal 66 justru menimbulkan pembatasan terhadap subjek yang dilindungi, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya pengujian konstitusional yang diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025?. 2) Apa sajakah implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mahkamah Konstitusi menegaskan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 12 tahun 2012 dan UU Nomor 32 Tahun 2009. 2) Implikasi dari hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 ialah memberikan perlindungan hak konstitusional aktivis lingkungan hidup serta menjamin partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aktivis Lingkungan, Mahkamah Konstitusi, Anti-SLAPP