SISTEM PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA SEKTOR PERBANKAN (Studi Kasus PT Bank Pembangunan Daerah Jambi)

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (follow up crime) yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan sektor perbankan untuk menerapkan sistem pengawasan, prinsip kehati-hatian, serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sistem pengawasan dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1.Peranan Pengawasan PT
Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, 2.Kendala yang dihadapi dalam sistem pengawasan tersebut dan 3.Upaya yang dilakukan dalam memperkuat sistem pengawasan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen.
Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking
principle), Customer Due Diligence (CDD), serta pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi 2.Kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, kerahasiaan bank, serta perkembangan modus pencucian uang berbasis teknologi. 3.Oleh karena itu diperlukan penguatan kompetensi SDM dan integrasi sistem pengawasan guna meningkatkan efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kata Kunci: Pengawasan, Penegakan Hukum, Pencucian Uang, Perbankan