UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI SATLANTAS POLRES TANAH DATAR

Berdasarkan Pasal 297 UU LLAJ, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan balapan kendaraan bermotor di jalan umum tanpa izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menindak balap liar sebagai perbuatan yang membahayakan. Balap liar masih terjadi di Tanah Datar, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang efektif oleh Satlantas. Permasalahan dalam penelitian adalah 1) bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar di Satlantas Polres Tanah Datar, 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Tanah Datar sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku balap liar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1) upaya penegakan hukum yang dilakukan Satlantas Polres Tanah Datar meliputi tindakan preventif, preemtif, dan represif berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, yaitu keterbatasan personel, sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor lingkungan yang mendukung terjadinya balap liar. Karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, Pemda, dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana balap liar secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Balap Liar, Lalu Lintas, Satlantas, Ketertiban Umum.