PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

Aborsi adalah prosedur medis atau tindakan untuk mengakhiri kehamilan secara sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Aborsi yang bukan karena alasan medis atau akibat korban perkosaan digolongkan sebagai abortus provocatus criminalis (aborsi ilegal). Tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 60 UU tentang Kesehatan dan Pasal 463 sampai 465 KUHP. Kasus aborsi seringkali melibatkan lebih dari satu orang, yaitu ibu hamil dan pasangannya, serta orang yang turut serta menyediakan bahan untuk melakukan aborsi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana aborsi; (2) Penerapan sanksi terhadap sebagai pelaku tindak pidana aborsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sumber data berupa data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumen. Bahan hukum dianalisis secara induktif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana para terdakwa dalam ketiga putusan telah terpenuhi karena adanya perbuatan pidana, kesengajaan (mens rea), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapatnya alasan pemaaf. (2) Penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan peran dan tingkat keterlibatan terdakwa melalui pidana penjara yang relatif ringan, namun penjatuhan pidana denda yang sama dan bernilai besar dengan pidana subsider yang singkat belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan sanksi serta tujuan pemidanaan, khususnya keadilan dan kemanfaatan hukum.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, aborsi, turut serta, sanksi pidana