EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN DENDA TILANG (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG )

Efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kota Padang merupakan masalah yang sering dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang. Pembayaran denda tilang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kejaksaan Negeri Padang? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang?. Jenis Penelitian ini adalah menggunakan yuridis sosiologis, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara, dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang oleh Kejaksaan Negeri Padang yaitu belum terlaksana secara efektif, yang disebabkan oleh faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran denda tilang. (2) Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang berupa faktor internal yaitu sifat pasif kejaksaan dalam menunggu pelanggar datang membayar denda, sedangkan faktor eksternal meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait prosedur tilang dan pembayaran denda, rendahnya kesadaran hukum, di mana masyarakat menganggap denda tilang tidak mendesak, dan proses pembayaran yang dianggap rumit, terutama bagi masyarakat yang tidak paham teknologi.