PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU PENGGUNA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 124/Pid.B/2025/PN Gns)

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), khususnya teknologi deepfake, telah melahirkan bentuk baru kejahatan siber yang menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum pidana. Deepfake memungkinkan manipulasi foto, video maupun audio sehingga tampak seperti asli sehingga menciptakan konten baru dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hukum Indonesia, perbuatan manipulasi informasi elektronik diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, penggunaan teknologi deepfake sebagai sarana kejahatan belum diatur secara eksplisit. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku manipulasi informasi elektronik dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns, 2) Bagaimana penerapan Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut menerapkan Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE dengan menilai terpenuhinya unsur manipulasi informasi elektronik berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa penerapan pasal tersebut masih menimbulkan persoalan terkait asas legalitas, karena kejahatan berbasis teknologi seperti deepfake belum diatur secara khusus sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum di masa mendatang.
Kata Kunci: Deepfake, Pertimbangan Hukum Hakim, Artificial Intelligence