PERANAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Kondisi keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan badan publik terhadap kewajiban keterbukaan informasi masih tergolong rendah. Padahal, hak atas informasi publik telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang sekaligus membentuk Komisi Informasi sebagai lembaga independen untuk menjamin pelaksanaannya. rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Tranparansi Publik; 2) Kendala-Kendala Apa Saja yang Dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik; dan 3) Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut. Jenis Penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis; Sumber Data adalah data primer dan data sekunder;Teknik Pengumpulan Data yaitu Studi dokumen dan Wawancara; Data dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1)Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, 2)kendala-kendalanya yaitu keterbatasan kewenangan dalam memantau pelaksanaan putusan, rendahnya kepatuhan badan publik, budaya birokrasi yang tertutup, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. 3)Upaya yang dilakukan meliputi revisi regulasi, monitoring dan evaluasi, sosialisasi keterbukaan informasi, serta harmonisasi hubungan kelembagaan. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, komitmen badan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci: Peranan, Komisi Informasi, Provinsi Sumatera Barat