IMPLEMENTASI KEWENANGAN WALI KOTA PADANG DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG

Pengelolaan Kawasan Pesisir merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam konteks Kota Padang yang memiliki wilayah pesisir luas dengan potensi sumber daya alam tinggi. Wali Kota sebagai kepala daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang sekaligus rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas Pembangunan dan Industri. Rumusan masalah 1) Bagaimana bentuk Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang? 2) Apa saja kendala-Kendala yang dihadapi Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir? 3) Apa saja Upaya-Upaya yang dilakukan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir? Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum sosiologis. Menggunakan Sumber Data Primer dan Data Sekunder. Selanjutnya Teknik Pengumpulan Data menggunakan studi dokumen dan wawancara, selanjutnya dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir yaitu: a. Penetapan Kebijakan Pesisir b. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Pesisir c. Pembinaan Masyarakat Pesisir d. Mitigasi dan Pelestarian Lingkungan e. Koordinasi Antar Lembaga, 2) Kendala- Kendala yang dihadapi Wali Kota Padang yaitu: a. Pencemaran b. Penurunan Keanekaragaman hayati c. Bencana alam d. Karakteristik bentang alam, 3) Upaya-Upaya yang dilakukan Wali Kota Padang yaitu: a. Penanggulangan Pencemaran b. Pelestarian Keanekaragaman Hayati c. Upaya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam d. Strategi Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dalam Mengantisipasi Perubahan Bentang Alam.