IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR WALI NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kantor Wali Nagari dirancang untuk memastikan setiap warga memperoleh
pelayanan yang tertib dan ramah, sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, yang dimulai dari penyambutan petugas, pencatatan
permohonan secara sistematis, pemeriksaan berkas dengan teliti, pemrosesan
dokumen melalui alur yang jelas, hingga penyerahan hasil yang tepat waktu, serta
disertai penjelasan prosedur dan standar pelayanan kepada masyarakat agar tidak
terjadi kesalahpahaman dalam proses administrasi.. Rumusan masalah 1)
Bagaimana implementasi pelayanan Publik Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo
Utara Surantih Kabupaten Pesisir Selatan ? 2) Apa saja kendala-kendala yang
dihadapi Wali Nagari dalam memberikan pelayanan Publik Kantor Wali Nagari
Kabupaten Pesisir Selatan Koto Nan Tigo Utara Surantih Kabupaten Pesisir Selatan
? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam dalam memberikan
pelayanan Publik Kantor Wali Nagari Nan Tigo Utara Surantih Kabupaten Pesisir
Selatan ? Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum sosiologis.
Jenis data yang digunakan melalui data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan
data melalui studi dokumen dan wawancara, dan kemudian data dianalisa dengan
analisis kualitatif. Hasil penelitian 1) Pelayanan publik di Kantor Wali Nagari Koto
Nan Tigo Utara Surantih pada dasarnya telah berjalan dengan cara pelayanan
administrasi, prinsip keadilan dan keramahan, standar pelayanan publik, jaminan
bersifat gratis dan sarana dan prasarana. 2) Namun, efektivitas pelayanan masih
terkendala oleh keterbatasan SDM, sarana prasarana, infrastruktur teknologi dan
internet, rendahnya literasi digital, kurangnya sosialisasi serta kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi. 3) Untuk mengatasinya,
pemerintah nagari melakukan Peningkatan sumber daya manusia, perbaikan sarana
dan prasarana, peningkatan infrastruktur, meningkatkan literasi. Pembangunan
budaya kerja dan penerapan standar pelayanan