ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan putusan penting dalam penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Permohonan pengujian undang-undang ini diajukan karena Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya secara eksplisit mengatur larangan rangkap jabatan bagi menteri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan wakil menteri. Rumusan masalah Penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025?. 2) Bagaimana Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian:1) Pertimbangan hakim didasarkan pada kedudukan wakil menteri sebagai pejabat negara, bertentangan dengan prinsip negara hukum,tata pemerintahan yang baik, dan kepastian hukum serta pencegahan konflik kepentingan yang menimbulkan; 2) konsekuensi hukum bahwa larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri berlaku secara final, mengikat, Terjadi pergeseran makna normatif, Memperkuat Prinsip Good Governance dan Penguatan prinsip supremasi konstitusi. Putusan ini berimplikasi pada perlunya penyesuaian regulasi dan praktik pemerintahan agar larangan rangkap jabatan dapat diterapkan secara efektif.