Indah Amelia, Putri and Dr. Sanidar Pebrihariati, R (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
COVER, HALAMAN PERSETUJUAN, PENGESAHAN, DAFTAR ISI, dan BAB I PENDAHULUAN..pdf
Download (529kB)
BAB KESIMPULAN, SARAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (283kB)
FULL TEXT SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DLH memiliki kedudukan strategis, membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup. Implementasi kebijakan DLH Kota Padang dalam penyediaan RTH dan pengelolaan persampahan masih menghadapi kendala sarana dan partisipasi masyarakat sehingga memerlukan penguatan koordinasi dan pengawasan. Rumusan masalah penelitian: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2022 dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang; 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi DLH dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2022 dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang; 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan DLH dalam mengatasi kendala-kendala Mengimplementasikan Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2022 dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, sumber data menggunakan data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian:1) Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2022 belum sepenuhnya optimal; 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh DLH Kota Padang: Keterbatasan sumber daya manusia, Anggaran dan sarana prasarana, Lemahnya koordinasi lintas sektor, Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan, Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. 3) Upaya-upaya yang dilakukan adalah: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Optimalisasi penggunaan anggaran, Penguatan koordinasi lintas sektor, Peningkatan penegakan hukum lingkungan, Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Hukum Hukum FH |
| Date Deposited: | 11 Mar 2026 02:42 |
| Last Modified: | 11 Mar 2026 02:42 |
| URI: | http://repository.bunghatta.ac.id/id/eprint/2993 |
