IMPLEMENTASI PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH MELALUI TAGIHAN PERUMDA AIR MINUM DAN NON-PERUMDA AIR MINUM DI KOTA PADANG (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO TANGAH)

Permasalahan persampahan di Kota Padang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas sosial serta ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah harian. Secara pengelolaan sampah dan pemungutan retribusi sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mewajibkan masyarakat membayar retribusi sebagai imbalan atas pelayanan persampahan.Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:(1)Bagaimana implementasi pembayaran retribusi sampah melalui tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang:(2)Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemungutan retribusi sampah tersebut:3)Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data primer melalui data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, literatur, dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa:1)Integrasi pembayaran retribusi sampah melalui tagihan PDAM meningkatkan efisiensi dan kemudahan pembayaran, sementara mekanisme Non-PDAM tetap diperlukan bagi wilayah yang belum terjangkau layanan PDAM:2)Kendala-kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi, keberatan terhadap tarif, potensi pembayaran ganda, serta rendahnya kepatuhan pada sistem Non-PDAM:3)Upaya-upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, sosialisasi berkelanjutan, serta penguatan pengawasan dan pelayanan agar sistem berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Kata kunci: Retribusi Sampah, PDAM, Non-PDAM, Kota Padang.