PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas di ruang rapat melainkan hak untuk didengar dan dipertimbangkan. Rumusan masalah dari penelitian ini: 1) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang ketentraman dan ketertiban umum? 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Daerah? 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, data di analisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, dinyatakan tidak adanya partisipasi khususnya pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Daerah: a) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah, b) Ketidakpastian jadwal rapat dan keterbatasan mekanisme undangan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah: a) Memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah, b) Menjadwalkan rapat dan undangan secara fleksible.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah, Pembentukan Perda, Ketenteraman dan Ketertiban Umum