PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM KASUS PENADAHAN BARANG SEBAGAI BARANG JAMINAN GADAI (STUDI PUTUSAN NO.487/PID/2023/PT PDG)

Perjanjian gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang
memberikan hak kepada pemberi gadai untuk memperoleh perlindungan hukum
atas barang jaminan yang diserahkan kepada penerima gadai. Namun, dalam
praktiknya sering terjadi permasalahan hukum, khususnya ketika barang jaminan
gadai menjadi objek penetapan hakim dalam perkara pidana. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi gadai terhadap
penetapan hakim atas barang jaminan gadai berdasarkan Putusan Nomor
487/PID/2023/PT PDG serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim
dalam menetapkan status barang jaminan tersebut. Rumusan masalah yaitu; (1)
Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap barang jaminan yang dijadikan
jaminan gadai pada putusan No. 487/PID/2023/PN PDG? (2) Bagaimanakah
bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi gadai dalam perjanjian gadai dalam
Putusan No. 487/PID/2023/PN PDG?. Jenis penelitian yaitu yuridis normative,
sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan
dana dilakukan dengan studi dokumen. Analisa data dilakukan secara kualitatif.
Simpulan hasil penelitian pada putusan 487/PID/2023/PT PDG bahwa (1) Hakim
menetapkan barang jaminan gadai sebagai barang bukti yang berasal dari hasil
kejahatan dan memerintahkan pengembaliannya kepada pemilik yang sah. (2)
dalam putusan ini hakim memprioritaskan perlindungan terhadap pemilik sah
sebagai korban.