PRAKTIK DISMISSAL PROCESS DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.BUP-XXIII/2025, menerapkan dismissal process dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi dapat menolak permohonan tanpa pemeriksaan apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil. Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan putusan tidak dapat diterima. Rumusan Masalah: 1). Apa saja pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024? 2). Apa konsekuensi hukum dari Praktik Dismissal Process terhadap hak Konstituasional peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024?. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan studi dokumen, dan data di analisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1). Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan sejak tahap awal merupakan bentuk dari prinsip pembatasan diri (judicial restraint)diatur oleh Undang-Undang. 2). Konsekuensi hukum dari Praktik Dismissal Process terhadap hak Konstituasional peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, konsekuensi hukum dismissal process bersifat ambivalen a).Memperkuat kepastian hukum, hasil Putusan, dan efektivitas peradilan. b). Berpotensi membatasi akses keadilan, due process of law, dan perlindungan hak konstitusional peserta pemilihan.