GUGATAN PRAPERADILAN OLEH ADVOKAT YANG DITAHAN DALAM MELAKSANAKAN PROFESINYA (Studi Kasus : Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang)

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri. Seperti diketahui bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum-hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Untuk mencapai tujuan dari Hukum Acara Pidana tersebut sangat diperlukan kinerja yang intensif dari pihak penyidik dan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini sering terjadi penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Sebagai contoh kasus penangkapan dan penahanan Manatab Ambarita yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tua Pejat, yang mana Ambarita dianggap telah menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Afner Ambarita ST dalam dugaan korupsi penyalahgunaan sisa anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Mentawai. Atas dasar itu Kuasa Hukum Manatab ambarita telah mengajukan Praperadilan karena tata cara dan dasar penangkapan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Adapun permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah ; 1). Bagaimana prosedur pelaksanaan gugatan Praperadilan oleh Advokat dalam melaksanakan profesinya di Pengadilan Negri Kelas 1A Padang. 2). Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Gugatan Praperadilan.
Untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang mengutamakan data primer atau data dasar yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan (gejala-gejala yang ada dalam masyarakat hukum dan prilaku hukum) dan di analisa secara kualitatif.
Dari hasil penelitian ditemukan beberapa jawaban dari permasalahan yang ada, antara lain : 1).Prosedur pelaksanaan gugatan Praperadilan ini hampir sama dengan gugatan perdata, dengan diawali memasukkan permohonan oleh pemohon, lalu di proses dan di adili oleh Pengadilan sampai dengan pembacaan putusan. 2). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Manatap Ambarita ini adalah : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 yang merupakan penyempurnaan dari SEMA No.2 tahun 1959 yang mengatur tentang Surat Kuasa Khusus, dimana hakim menganggap suatu surat kuasa haruslah disetujui kedua belah pihak dengan bukti adanya tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa.