PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT KONVENSI PBB ANTI KORUPSI TAHUN 2003 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Korupsi sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan. Korupsi sebenarnya tidak hanya bisa mengganggu pertumbuhan negara yang bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya mewujudkan perdagangan bebas dunia. Semakin bersih negara dari korupsi, semakin tinggi pula peluang negara itu untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Perbandingan tingkat tindak pidana korupsi dengan negara lain yaitu posisi Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara.
Untuk memperjelas pengaturan hukum ini maka penulis akan mencoba merumuskan permasalahannya yaitu (1) Bagaimanakah aturan-aturan dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 menurut perspektif Undang-Undang Anti Korupsi di Indonesia (2) Bagaimanakah implementasi konvensi PBB Anti Korupsi 2003 tersebut di Indonesia.
Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah aturan-aturan dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 menurut perspektif Undang-Undang Anti Korupsi di Indonesia untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 tersebut di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atas ketentuan hukum yang bersumber dari bahan hukum sekunder atau yang ditujukan pada peraturan tertulis dalam bentuk dokumen-dokumen resmi yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa perbandingan tingkat pidana korupsi dengan negara lain yaitu bahwa posisi Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan dengan Negara di Asia Tenggara. Perbandingan antara Negara Indonesia dengan Negara Lainnya seperti Hongkong, Asutralia, Malaysia, Singapura dan Thailand dapat dilihat dari pembentukan Badan atau Lembaga yang mengatur dan yang menangani masalah Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara tersebut.