PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAM KOMPUTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Kepastian hak bagi para pencipta maka pelanggaran hak cipta dapat dibatasi. Sudah tentu perkembangan kegiatan pelanggaran dan kejahatan di bidang Program Komputer tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta. Permasalahan yang akan dibahas adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap program komputer ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? (2) Bagaimanakah alternatif untuk mengurangi dan membatasi pembajakan program komputer? Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer melalui wawancara, data sekunder melalui dokumen berkaitan dengan Hak Cipta. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Disimpulkan: (1) Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Program Komputer ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu menentukan pemberian Hak Cipta, pembuktian Hak Cipta, membuktikan kepemilikan Hak Cipta tanpa didaftarkan yaitu, usahakan terdapat bukti tulisan / bentuk ekspresi lain, gunakan Copy Right Notice dan gunakan model Specilly Delivery Order. (2) Alternatif untuk mengurangi dan membatasi pembajakan program komputer yaitu, bagi perusahaan melarang karyawannya untuk menggunakan software dengan lisensi full price, suatu software kepada karyawan lainnya tanpa dokumen atau lisensi, men-download atau upload suatu software pada suatu bulletin board di media internet, men-download suatu shareware dengan tidak membayar licence fee dan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum.

Kata kunci: Pelaksanaan, Perlindungan, Program, Komputer