PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DENGAN KLINIK RAHMI HATTA DALAM PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS

Berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan No. 71 Tahun 2014, fasilitas kesehatan
dapat mengadakan kerjasama dengan BPJS kesehatan melalui kerjasama
perjanjian. BPJS sebagai penanggung jawab untuk mengelola jaminan kesehatan
mengadakan kerjasama dengan Klinik Rahmi Hatta.Rumusan masalah yang
diangkat adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS
Kesehatan Cabang Padang dengan Klinik Rahmi Hatta? 2) Apakah kendala yang
dihadapi oleh Klinik Rahmi Hatta dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dan
pelayanan peserta BPJS?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum sosiologis yang menekankan penelitian untuk mendapatkan data
primer.Hasil penelitian ini adalah: 1) Untuk pelaksanaan isi perjanjian Klinik
Rahmi Hatta menyediakan fasilitas kesehatan bagi peserta BPJS yaitu rawat jalan,
pelayanan gigi, ambulan, perawatan luka bekas jahit operasi, pasien hamil,
keluarga berencana dan kontrol kehamilan dengan prosedur yang diatur dalam
perjanjian yaitu, pasien membawa kartu BPJS, berdasarkan kartu tersebut pasien
akan mendapatkan perawatan oleh dokter. Apabila tidak bisa ditangani oleh
dokter maka akan dirujuk. 2) Kendala yang dihadapi Klinik Rahmi Hatta dalam
pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah mengenai sistem dari pelayanan peserta
BPJS yang dilaksanakan oleh petugas diKlinik Rahmi Hatta dan dalam
menghadapi pasien peserta BPJS yaitu pasien tidak paham dengan aturan BPJS,
pasien yang merasa dipersulit dalam meminta surat rujukan dan pasien yang tidak
membayar iuran.
budaya serta pertanian.
Kata kunci: Perjanjian, BPJS, Klinik Rahmi Hatta.