PERENCANAAN KANTOR BUPATI DENGAN PENDEKATAN INSTITUTIONAL DESIGN DI PUSAT PEMERINTAHAN BARU KABUPATEN AGAM TUO NAGARI BALINGKA

Pemekaran Kabupaten Agam yang akan dibagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten
Agam dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo menjadi isu yang menarik
beberapa tahun terakhir diprovinsi Sumatra Barat dan sudah masuk tahap akhir. Alasan kuat
dalam proses pemekaran DOB ini yaitu jauhnya akses msayarakat yang berada di Kabupaten
Agam bagian timur untuk menjangkau pusat pemerintahan Kabupaten Agam sehingga
muncul aspirasi masyarakat untuk pemekaran kabupaten. Pusat pemerintahan untuk DOB
Kabupaten Agam Tuo akan direncanakan di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto dengan luas
perencanaan Masterplan yaitu 39 Ha, dalam perencanaan Masterplan terdiri dari beberapa
kantor dinas penunjang pemerintahan termasuk kantor bupati, rumah dinas serta masjid
sebagai simbol keagamaan. Penelitian ini membahas tentang perancangan kantor bupati,
rumah dinas dan masjid dengan pendekatan Institutional Design. Dalam konsep masterplan
yang dipakai adalah tigo tungku sajarangan yang merupakan konsep budaya khas Sumatra
Barat, kantor bupati melambangkan niniak mamak serta masjid melambanga alim ulama.
Konsep Institutional Design`yang digunakan untuk menyeimbangkan konsep awal dengan
tidak hanya menghasilkan bangunan yang fungsional tetapi memperlihatkan identitas lokal,
efisiensi pelayanan publik dan berkelanjutan yang diharapkan mampu mendukung
pemerintahan yang lebih lebih baik pada masa depan. Hasil perancangan menunjukkan tata
ruang kawasan yang terpadu, dengan lapangan upacara sebagai pusat orientasi, didukung
sistem sirkulasi yang jelas, pembagian zona kerja dan hunian yang proporsional, serta fasilitas
ibadah yang ikonik. Dengan demikian, rancangan ini diharapkan mampu mewujudkan pusat
pemerintahan yang inklusif, efisien, serta mencerminkan identitas lokal masyarakat Agam
Tuo.