Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kota Padang Berkaitan Dengan Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Padang Periode 2019-2029

Kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Padang periode 2019–2024 memicu polemik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD Kota Padang menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi atas tidak diisinya jabatan tersebut sesuai dengan Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dalam Pasal 79 ayat(2), sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan eksekutif yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah Penggunaan Hak Interpelasi oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Kebijakan Pengawasan Walikota Padang Periode 2019-2024? 2) Bagaimanakah Dampak Dari Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Kebijakan Pengawasan Walikota Padang Periode 2019-2024? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara di analisa secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) Hak interpelasi DPRD Kota Padang 2019–2024 mencerminkan upaya pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, terutama terkait kekosongan jabatan Wakil Wali Kota. Pelaksanaannya menghadapi kendala seperti resistensi eksekutif, ketidakhadiran kepala daerah, dan lemahnya dasar hukum serta relasi eksekutif-legislatif yang belum setara. 2) Interpelasi mendorong akuntabilitas, transparansi, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap fungsi DPRD. Meski masih dihadapkan pada minimnya komunikasi dan respons defensif eksekutif, interpelasi berkontribusi terhadap penguatan prinsip good governance di tingkat lokal.
Kata Kunci: Hak Interpelasi, DPRD Kota Padang, Kekosongan Jabatan,Wakil
Walikota Padang