ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 140/G/TF/2020/PTUN.JKT)

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembuktian hukum, khususnya di peradilan Tata Usaha Negara. Alat bukti elektronik kini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yuridis terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian. Rumusan masalah penelitian ini 1) Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem hukum peradilan Tata Usaha Negara 2) Bagaimanakah penerapan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G.TF/2020/PTUN.JKT tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan? Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif pada asas-asas hukum dan putusan pengadilan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem hukum peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam UU No 1 Tahun 2024 dan diperkuat oleh Perma No 1 Tahun 2019 yang mengatur penggunaan dokumen elektronik dalam persidangan untuk mendukung efisiensi dan akuntabilitas proses peradilan 2) Penerapan alat bukti elektronik dalam Putusan PTUN Nomor 140/G/TF/2020 tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan yaitu alat bukti elektronik menekankan keabsahan formil dan kekuatan materiil, dengan fokus pada integritas, keaslian, dan relevansi bukti.