PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA PADANG

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum
adalah hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan, terutama bagi
yang tidak mampu secara ekonomi. Rumusan masalah 1) Bagaimana peran
Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan
Dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang 2) Apa saja kendala-kendala yang
dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan
Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang. 3) Apa Upaya-Upaya
yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan
Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang? Penelitian
ini menggunakan metode yuridis sosiologis,Sumber data terdiri dari data primer
dan sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan data bahan
hukum sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan
wawancara yang dianalisa secara analisis kualitatif, Hasil penelitian : 1) Lembaga
Bantuan Hukum sudah berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada
Masyarakat. 2) Kendala-kendala yang dihadapi LBH Padang yaitu Masyarakat
belum mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum. 3) Upaya-
upaya yang dilakukan oleh LBH Padang dalam mewujudkan persamaan
kedudukan dalam hukum yaitu Stimulan untuk advokat/LBH dalam memberikan
bantuan hukum.
Kata Kunci : Peran, LBH, Masyarakat kurang mampu