Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Sumatera Barat

Febby, Dwina Putri and Deswita, Rosra (2025) Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

[thumbnail of Bab Pengesahan,Persetujuan,Bab1.pdf] Text
Bab Pengesahan,Persetujuan,Bab1.pdf

Download (991kB)
[thumbnail of Bab Penutup dan Kesimpulan.pdf] Text
Bab Penutup dan Kesimpulan.pdf

Download (402kB)
[thumbnail of full text.pdf] Text
full text.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau One Top Service di Provinsi Sumatera Barat dirancang untuk menyederhanakan proses pelayanan publik dan meningkatkan daya tarik Penanaman Modal Asing (PMA). Berkaitan dengan itu pentingnya peran PTSP sebagai ujung tombak pelayanan publik terutama masalah perizinan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, dalam praktiknya, efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap PMA di Provinsi Sumatera Barat? 2) Apakah dampak Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap PMA? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan sumber data, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, data yang analisa secara kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat bahwa pelayanan yang dijalankan dengan mencerminkan dari percepatan waktu perizinan, transparansi prosedur, dan kemudahan akses layanan, namun masih terkendala koordinasi antar instansi, keterbatasan SDM, dan infrastruktur teknologi yang belum terintegrasi penuh dan adanya proses perizinan yang terpusat untuk Penanaman Modal Asing. 2) Dampak Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penanaman Modal Asing yaitu berdampak positif dan negatif. Diharapkan dalam pelaksanaan ini pemerintah lebih berkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah agar terciptanya iklim investasi yang kondusif. Apalagi dalam proses birokrasi perizinan yang dahulu diberi kewenangan daerah tetapi saat ini proses tersebut sudah menjadi kewenangan perizinan yang terpusat.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum Internasional
Depositing User: Hukum Hukum FH
Date Deposited: 23 Sep 2025 01:04
Last Modified: 23 Sep 2025 01:04
URI: http://repository.bunghatta.ac.id/id/eprint/1414

Actions (login required)

View Item
View Item