ANALISIS YURIDIS PERLUASAN JABATAN SIPIL YANG DAPAT DIDUDUKI PRAJURIT TNI AKTIF BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen utama dalam pertahanan negara yang memiliki fungsi utama menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, terdapat perubahan mendasar dalam paradigma TNI. Undang-undang TNI yang memperluas jumlah lembaga sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif, dari yang sebelumnya 10 menjadi 14 instansi. Bahkan, terdapat celah hukum yang memungkinkan prajurit aktif untuk menduduki posisi jabatan strategis sipil di luar kementerian yang menimbulkan kontroversi. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil menurut Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025? 2) Bagaimana dampak perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif sebelum adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025? Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil pembahasan: 1) Memberikan kepastian normatif, namun menimbulkan kekhawatiran terkait netralitas TNI, profesionalisme militer, serta prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi. 2) Dampak Perluasan Jabatan Sipil Bagi Prajurit TNI Aktif Sebelum Adanya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yaitu, menimbulkan isiko militerisasi Jabatan Sipil, mempengaruhi Supremasi Sipil & Checks and Balances, mengganggu Profesionalisme TNI, proses Legislasi Yang Tertutup & Minim Transparansi Publik.

Kata Kunci: Jabatan Sipil, TNI, Prajurit Aktif