PANDU, PANDU JULIO ZAMROTTA and Helmi, Chandra SY (2025) PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PADANG DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA PADANG TAHUN 2018. Diploma thesis, fakultas hukum.
![Bab 1 pandu.pdf [thumbnail of Bab 1 pandu.pdf]](http://repository.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab 1 pandu.pdf
Download (1MB)
![Bab 4 pandu.pdf [thumbnail of Bab 4 pandu.pdf]](http://repository.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab 4 pandu.pdf
Download (231kB)
![full skripsi pandu.pdf [thumbnail of full skripsi pandu.pdf]](http://repository.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
full skripsi pandu.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.
Untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) memiliki peranan strategis dalam fungsi pengawasan. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan: (1) Bagaimana peranan Bawaslu Kota Padang dalam
menangani pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018; (2)
Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Padang dalam proses
pengawasan dan penindakan pelanggaran; serta (3) Upaya-upaya yang dilakukan
oleh Bawaslu Kota Padang dalam mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini
adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data primer melalui
wawancara dengan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Kota
Padang, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur
terkait. Hasil penelitian: (1) Peranan bawaslu Bawaslu Kota Padang dalam
menangani pelanggaran pilkada kota padang:a. pengawasan langsung terhadap
seluruh tahapan pemilu;b.pencegahan pelanggaran;c.penanganan laporan dan
temuan pelanggaran;d.penidakan dan rekomendasi hukum. (2) Kendala yang
dihadapi bawaslu dalam menangani pelanggaran pilkada kota padang: a.keterbatas
SDM dan kapasitas teknis;b.masalah koordinasi antar Lembaga;c.kesalahan teknis
oleh penyelenggara pemilu;d.rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum
masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mengatasi kendala dan
pelanggaran:a.peningkatan kapasitas SDM;b.penguatan kolaborasi lintas
Lembaga;c.digitalisasi sistem pengawasan dan pelaporan;d.sosialisasi berbasis
komunitas dan budaya lokal.
Kata Kunci: Peranan, Bawaslu, Pelanggaran.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Hukum Hukum FH |
Date Deposited: | 22 Sep 2025 01:47 |
Last Modified: | 22 Sep 2025 01:47 |
URI: | http://repository.bunghatta.ac.id/id/eprint/1207 |